Infoombbsiberindonesia.com-Gorontalo – Gelombang desakan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera mengambil langkah tegas terhadap Bupati Bone Bolango terus menguat. Kali ini datang dari Koordinator Isu Hukum dan HAM BEM Nusantara Pusat, yang juga Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Almisbah Dodego, yang menyerukan agar Mendagri memberhentikan sementara Bupati Bone Bolango yang diduga kuat terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam keterangannya kepada media, Rabu (29/10/2025), Almisbah menegaskan bahwa desakan ini bukan sekadar bentuk tekanan politik, melainkan tuntutan hukum dan moral yang berlandaskan pada konstitusi serta regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, jelas disebutkan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan sementara oleh Mendagri apabila tengah dalam proses hukum dan diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Menurut Almisbah, dugaan keterlibatan sang bupati dalam praktik koruptif telah menjadi isu terbuka dan ramai diberitakan oleh media lokal. Ia menilai, keberadaan pejabat yang terindikasi KKN tidak hanya mencoreng citra pemerintahan daerah, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga krisis moral dan integritas pejabat publik. Pembiaran terhadap dugaan korupsi sama saja dengan membiarkan sistem pemerintahan daerah membusuk dari dalam,” ujarnya tegas.
Almisbah menambahkan, Mendagri harus segera mengambil tindakan nyata agar hukum tidak hanya berlaku untuk rakyat kecil, tetapi juga kepada pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan.
“Negara tidak boleh kalah oleh pejabat yang bermain kotor! Demi marwah hukum, moral, dan akuntabilitas pemerintahan, Bupati Bone Bolango harus segera diberhentikan sementara,” tandasnya.
Ia menutup dengan pesan keras: langkah tegas dari Mendagri akan menjadi bukti bahwa negara masih berpihak pada keadilan dan rakyat, bukan pada kepentingan politik atau kekuasaan semata.
“Tidak ada pejabat yang kebal hukum. Bila ada indikasi korupsi, maka harus disikapi secara tegas dan transparan. Bone Bolango membutuhkan pemimpin yang bersih — bukan yang berlumur dosa korupsi,” pungkas Almisbah Dodego dengan penuh keyakinan.
