Infosiberindonesia.com-Gorontalo – Gejolak kemarahan publik memuncak setelah muncul dugaan keterlibatan anak Bupati Bone Bolango dalam penyalahgunaan narkoba. Isu ini bukan hanya mencoreng nama baik keluarga pejabat daerah, tetapi juga membuka luka lama soal ketimpangan hukum yang kerap tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo berdiri di garis depan perlawanan. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan cermin busuknya budaya nepotisme yang masih bercokol di tubuh kekuasaan.
“Kami menuntut proses hukum yang terbuka dan adil. Jangan ada upaya menyamarkan kasus hanya karena pelaku berasal dari keluarga pejabat,” tegas BEM Provinsi Gorontalo dalam pernyataannya.
Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Almisbah Dodego, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hukum jika aparat terlihat mencoba bermain mata.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika ada indikasi intervensi, kami siap menempuh jalur hukum dan melaporkan langsung ke pihak berwenang. Rakyat berhak tahu, dan kami akan memastikan keadilan ditegakkan,” tegas Almisbah penuh amarah.
BEM menolak keras segala bentuk privilege hukum.
“Jika rakyat kecil bisa dipenjara karena sejumput narkoba, maka anak bupati pun harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada impunitas hanya karena punya darah penguasa,” lanjut pernyataan itu.
Dalam tuntutannya, BEM mendesak:
1. Penegakan hukum tanpa pandang bulu – aparat harus bertindak tegas, transparan, dan bebas dari tekanan politik.
2. Pertanggungjawaban moral Bupati Bone Bolango – sebagai orang tua dan pejabat publik, bupati diminta tidak berlindung di balik jabatan. “Seorang pemimpin seharusnya mampu membina keluarga sebelum membina rakyat,” sindir BEM.
BEM menegaskan bahwa mereka bukan musuh pemerintah, tetapi musuh ketidakadilan.
“Kami tidak benci pejabat, tapi kami muak dengan mental feodal dan kebal hukum. Bupati bukan raja, anak bupati bukan tuan tanah. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan,” ujar BEM dalam pernyataan resmi.
Dengan nada penuh perlawanan, Almisbah menutup pernyataannya:
“Bersama rakyat, kami lawan ketidakadilan. Jangan biarkan kekuasaan menindas hukum!”
Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi integritas penegak hukum. Publik menanti, apakah keadilan benar-benar tegak, atau kembali roboh di hadapan bayang-bayang kekuasaan.(Rey)
