INFOSIBERINDONESIA.COM BENGKULU,8 Agustus 2026 — Wacana kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan kembali memantik konfrontasi opini publik. Setelah keputusan mengganti tagline ikonik dari “Bumi Rafflesia” menjadi “Bumi Merah Putih”, kini muncul wacana baru merombak nama Rumah Sakit Jiwa Khusus (RSJK) Soeprapto menjadi Rumah Sakit Umum Merah Putih. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah mundur yang berpotensi melenyapkan jejak sejarah daerah secara perlahan demi ambisi simbolis.
Perubahan demi perubahan nama yang melekat erat pada memori kolektif warga Bengkulu selama bertahun-tahun dinilai salah kaprah. Julukan “Bumi Rafflesia” berakar kuat dari identitas alam dan kebanggaan sejarah penemuan bunga langka dunia di tanah Bengkulu, sementara nama Soeprapto diabadikan sebagai bentuk penghormatan atas rekam jejak mantan Gubernur Bengkulu yang berjasa meletakkan pondasi fasilitas kesehatan di provinsi ini.
Gelombang penolakan dari masyarakat menyoroti keprihatinan mendalam: sudah berulang kali berganti kepemimpinan gubernur,belum ada wacana konstruktif yang benar-benar menyentuh persoalan mendasar rakyat. Di tengah impian Bengkulu menjadi provinsi maju, kebutuhan mendesak masyarakat sebenarnya adalah pembukaan lapangan kerja secara masif, peningkatan mutu pendidikan, serta pemerataan fasilitas kesehatan yang memadai—bukan bongkar-pasang nama ikon bernilai sejarah.
Kendati rebranding branding daerah dilakukan dengan alasan modernisasi dan penguatan nilai nasionalisme, timbul riak keprihatinan di kalangan pengamat sosial dan sebagian warga. Langkah merombak identitas yang telah terbangun lintas generasi dianggap berpotensi merenggut simpul-simpul memori kolektif masyarakat Bengkulu.
Pemerintah daerah memang mengklaim bahwa rebranding ini bertujuan menghapus stigma serta menonjolkan narasi “Merah Putih” sebagai bentuk apresiasi atas jejak Ibu Fatmawati. Namun, alasan modernisasi tersebut dinilai menutupi persoalan prioritas dan justru mengancam kelestarian nilai sejarah lokal lintas generasi.
Di sisi lain, sorotan pedas juga tertuju pada pihak-pihak yang mengaku sebagai tokoh adat dan penjaga sejarah Bengkulu. Di saat identitas dan peninggalan historis daerah satu per satu terancam terkikis, elemen adat justru terkesan membisu dan diam seribu bahasa. Sikap pasif para tokoh sejarah ini memicu kekecewaan publik, mempertanyakan komitmen mereka dalam menjaga marwah dan memori kolektif tanah Bengkulu dari kepungan kepentingan politik saat ini.
Pewarta(ad)
