Infosiberindonesia.com-Sulawesi Utara Kapolda Sulawesi Utara Roycke Harry Langie S.I.K.MH. bersama Abbas Andi Abid selaku ketua pusat pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia(P3SDM )membuat MOU pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor 74-Spk.P3SDM/XI/2024 .. Nomor NK/02/XI/HUK 8/1.1/2024 Surat Kesepahaman yang di tanda tangani oleh pihak pertama Abbas Andi Abid dan pihak kedua Roycke Harry Langie.
Surat kesepahaman tersebut yang memakai logo polri dan di cap serta tanda tangan Kapolda kemudian di edarkan di seluruh Kepala Desa di Sulawesi Utara. Ada maksud apa?
Surat kesepahaman yang berlogo Polda bersama undangan Dari P3SDM jadi Momok yang menakutkan bagi kepala Desa sehingga kegiatan bimtek pencegahan korupsi yang di prakarsai Kapolda merupakan wajib dihadiri
perlu di pahami bersama bahwa Polda bukan penyelenggara pemerintahan tidak ada kewenangan membuat bimtek terhadap kepala Desa
Kewenangan Polda hanya menyangkut keamanan dan pencegahan konflik dalam masyarakat bukan membuat kesepahaman yang diduga menguras kepala Desa.
Sehingga kepala Desa mau atau tidak, harus mau walaupun harus meminjam di rentenir untuk biaya akomodasi yang sudah di patok sebelum mou tersebut. karena sudah terhipnotis atas nama bimtek terlebih adanya tanda tangan Kapolda
1.507 Desa di Sulawesi Utara dengan 11 Kabupaten ikut serta dalam Bimtek Kapolda dengan biaya Akomodasi Rp 5,500.000 /orang di hotel selama 3 hari 3 malam sementara ada kepala Desa karena diduga ketakutan sehingga datang bersama perangkat Desanya tiga orang Dengan biaya Rp 16.500.000 salah satu dari kabupaten Talaud .
Bimtek Polda Sulawesi Utara yang diduga Menguras Dana Kepala Desa kurang lebih 9 Miliar sementara biaya akomodasi di hotel hanya Rp 700.000/orang dalam satu hari satu malam.sudah termasuk kopi break pagi,makan pagi.makan siang , kopi break siang dan makan malam sumber dari marketing sales Hotel .5/3/2025
Kegiatan Bimtek pencegahan korupsi dan Aplikasi Siskeudes dimana seharusnya di laksanakan oleh instansi pemerintah yang berkompeten salah satunya DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa),yang terjadi justru di laksanakan Oleh P3SDM salah satu organisasi dari Makassar Sulawesi Selatan Bersama Polda Sulawesi Utara .
konspirasi Kapolda Sulawesi Utara bersama P3SDM Salah satu organisasi dari Makassar MOU yang telah di bangun diduga bisnis gaya baru memperkaya diri Di tengah Efisiensi dan Asta cita presiden Prabowo Subianto.
, Bimtek pemberantasan korupsi dan Aplikasi Siskeudes yang diduga menguras uang kepala Desa. 1507 kepala Desa di Sulawesi Utara diduga mencapai 8,288,500.000
Hal tersebut telah di konfirmasi kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa yang di wakili oleh kepala bagian Pemberdayaan Desa Greis,” Kami tidak ada apa -apa di kegiatan tersebut hanya mempasilitasi undangan Kapolda kepada kepala Desa,” jelas Kabid 7/3/2025
Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie
melalui Karo OPS Kombes POL Dr. Set Stephanus Lumowa, S.I.K., M.Si, berkali- kali di hubungi lewat chat WhatsApp pribadi yang bersangkutan tak merespon sampai berita ini di tayangkan 20/3/2025
Salah satu kepala Desa yang tidak mau di publikasikan namanya,” kami di undang menghadiri Bimtek Polda Sulawesi Utara, walaupun dana Desa Belum cair tetap kami paksakan datang meski kami harus berhutang,” ujar kepala Desa
sementara Ketua P3SDM Abbas Andi Abid yang di hubungi melalui WhatsApp pribadi dengan beberapa pertanyaan yang bersangkutan hanya menjawab,” peserta 400 orang di bagi 4 tahap,”jawabnya melalui pesan singkat selanjutnya no wartawn media ini di blokir olehnya (××)
Pewarta (Rosnawaty Radjaman)
Red
