Infosiberindonesia.com BENGKULU,8 Agustus 2026— Narasi “Bumi Merah Putih” di Provinsi Bengkulu kini kian membara di bawah sorotan tajam lembaga antirasuah bagaikan magnet bagi Gedung Merah Putih,Sejak era kepemimpinan Helmi Hasan yang dinilai penuh dengan pusaran kebijakan kontroversial dan proyek-proyek bernilai fantastis, perhatian publik tak pernah lepas dari bayang-bayang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Janji-janji manis pembangunan dan tata kelola anggaran justru dinilai menyimpan retakan besar yang memicu kecurigaan publik serta daya pikat bagi tim penyidik penegak hukum.
Atmosfer politik dan birokrasi di Bengkulu mendadak makin “panas” seiring langkah agresif KPK yang beruntun membongkar dugaan permainan di balik panggung pemerintahan:
1. Gebrakan OTT Bom Waktu (Maret 2026)
Bukan sekadar isu di atas kertas, ketegangan pecah saat KPK melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari beserta Kepala Dinas PUPRPKP dan belasan pejabat lainnya. OTT ini menjadi sinyal keras bahwa praktik ijon proyek dan fee infrastruktur masih menjamur dan menggerogoti anggaran daerah tanpa rasa takut.
2. Penggeledahan Rumah Kadis PUPR: Sita Uang Tunai Rp4 Miliar (Juli 2026)
Puncaknya, kejutan besar terjadi ketika penyidik KPK mendobrak dan menggeledah kediaman Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Publik dibuat tercengang saat koper demi koper berisikan uang tunai bernilai fantastis lebih dari Rp4 miliar beserta tumpukan dokumen rahasia dan barang bukti elektronik disita langsung dari lokasi. Temuan fantastis ini bak menyiram minyak ke dalam api kemarahan masyarakat.
3. Gelombang Penggeledahan Menyasar Pejabat Teras (Agustus 2026)
Tak berhenti di situ, KPK terus bergerak bak bola liar. Menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, rumah mantan Pj Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi hingga Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Bengkulu Syofyan Tosoni tak luput dari sasaran penggeledahan. Langkah maraton ini menandakan bahwa KPK sedang mengusut jaringan gurita korupsi yang diduga mengalir hingga ke tingkatan pucuk pimpinan dan pengambil kebijakan.
Kini, masyarakat Bengkulu menuntut transparansi total. Ketika uang rakyat miliaran rupiah ditemukan menumpuk di rumah pejabat, publik mempertanyakan ke mana sebenarnya arah aliran dana daerah dialokasikan. Apakah slogan-slogan pembangunan selama ini hanya menjadi kedok untuk memperkaya lingkaran kekuasaan? Gedung Merah Putih KPK tampaknya tak akan berhenti sebelum seluruh benang kusut di Bumi Merah Putih terurai tuntas.
Pewarta(ad)
