Infosiberindonesia.com-SUMSEL Kabupaten Empat Lawang – Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) OMBB, M. Diamin, angkat bicara menanggapi mencuatnya dugaan proyek fiktif dan rekayasa pada kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang.
M. Diamin mengecam keras apabila anggaran negara yang bersumber dari APBN Tahun 2024 senilai lebih dari Rp1,04 miliar (terbagi dalam 4 paket swakelola) serta anggaran tahun 2025 tersebut benar-benar direkayasa atau hanya dijadikan formalitas Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sementara kondisi saluran irigasi di lapangan justru terbengkalai dan dibersihkan secara swadaya oleh petani.
“Jika benar di lapangan tidak dikerjakan atau hanya dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat namun anggarannya dicairkan dengan laporan yang direkayasa, itu adalah bentuk kejahatan luar biasa terhadap uang rakyat. Negara dirugikan, dan petani yang paling merasakan dampaknya karena aliran air terhambat,” tegas M. Diamin dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Landasan Hukum dan Ancaman Pidana
M. Diamin mengingatkan pihak pelaksana kegiatan maupun oknum pejabat terkait bahwa praktik proyek fiktif, penggelembungan harga (mark-up), serta pemalsuan nota belanja atau SPJ melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001): Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, setiap orang atau pejabat yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara maksimal seumur hidup. Modus proyek fiktif dan mark-up anggaran swakelola masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): Ketentuan terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara juga telah dipertegas dalam Pasal 603 dan Pasal 604, serta ketentuan pemalsuan surat/dokumen pertanggungjawaban (SPJ/nota fiktif) yang diancam pidana penjara.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008): Masyarakat dan lembaga kontrol sosial berhak mendapatkan informasi yang transparan terkait penggunaan anggaran negara. Sikap tertutup atau saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi justru memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018: Mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjamin hak organisasi kemasyarakatan untuk mengawal dan melaporkan dugaan penyimpangan anggaran hingga tuntas.
Desakan kepada Kejari, BPK, dan Inspektorat
Menyoroti penanganan kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari) yang disebut sudah berjalan sekitar setengah tahun namun belum menunjukkan perkembangan signifikan, M. Diamin mendesak aparat penegak hukum (APH) serta lembaga pengawas internal maupun eksternal untuk bekerja secara profesional dan transparan.
“Kami dari Majelis Pimpinan Nasional OMBB mendesak Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Inspektorat Jenderal Kementerian terkait, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun langsung mengaudit fisik dan administrasi proyek pemeliharaan jaringan Lintang Kiri sepanjang 27,09 km tersebut. Jangan sampai dugaan penyimpangan uang rakyat mengendap tanpa kepastian hukum,” tutup M. Diamin/Feri Indra leki/Empat Lawang
