Infosibeeindonesia.com-Boalemo, 10 Juni 2025 — Polemik penertiban tambang emas ilegal di wilayah Paguyaman dan Dulupi, Kabupaten Boalemo, memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi III DPRD Boalemo, Arman Naway, S.H. Politisi NasDem tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap tindakan tegas aparat kepolisian, namun juga menuntut solusi konkret dari pemerintah bagi penambang kecil yang terdampak.
“Penertiban tambang ilegal itu langkah benar, tapi masyarakat juga butuh makan. Negara harus segera hadir dengan solusi,” tegas Arman saat ditemui di sela aktivitasnya.
Ia menilai bahwa penertiban semata tanpa menghadirkan legalisasi lewat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) justru berpotensi menciptakan konflik sosial berkepanjangan dan memperparah kondisi ekonomi warga.
Menurut Arman, penggunaan alat berat seperti excavator dalam tambang rakyat adalah bentuk penyimpangan yang justru menguntungkan pemodal besar, sementara rakyat kecil hanya menjadi tenaga kerja tanpa kepastian hak.
“Kalau sudah pakai excavator, itu bukan tambang rakyat lagi. Jangan biarkan rakyat jadi kuli di atas tanahnya sendiri,” katanya.
Ia juga menyoroti lambannya pemerintah daerah dalam mengusulkan WPR untuk Boalemo, yang membuat kabupaten ini tertinggal jauh dibandingkan daerah lain seperti Pohuwato.
“Kalau dari dulu pemerintah serius, WPR sudah ditetapkan. Sekarang masyarakat telanjur menggantungkan hidup di tambang ilegal, dan kita yang lamban merespons,” kritiknya.
Lebih lanjut, Arman menyarankan agar pengelolaan tambang rakyat nantinya diserahkan kepada koperasi atau komunitas warga, agar keberadaan IPR benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada korporasi.
“IPR itu bukan untuk pengusaha besar. Itu untuk rakyat kecil, dengan sistem sederhana dan pengawasan yang ketat,” tandasnya.
Arman menutup pernyataannya dengan mendesak percepatan regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi agar masyarakat Boalemo segera mendapatkan kejelasan hukum dalam aktivitas tambang yang mereka geluti selama ini.
“Jangan biarkan rakyat kita terus hidup dalam ketidakpastian. Legal bukan berarti bebas, tapi ada aturan, ada pengawasan, dan ada keadilan,” pungkasnya.
Jujan
